MAMASA – Persoalan perbaikan data warga di Kelurahan Talipukki, Kabupaten Mamasa, kembali menjadi sorotan. Ketidakjelasan proses validasi data dinilai berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat.
Rahman, pemuda Talipukki, menilai kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata, melainkan sudah menyentuh hak dasar warga.
“Ini bukan hanya soal data, tapi soal akses kesehatan masyarakat. Ketika data tidak jelas, yang terdampak langsung adalah warga yang membutuhkan pelayanan,” ujar Rahman, (25/4/2026).
Ia menyoroti adanya ketidaksinkronan informasi antara pihak kelurahan dan dinas terkait dalam proses perbaikan data warga.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi memperlambat penanganan dan merugikan masyarakat yang membutuhkan kepastian layanan.
“Kalau di tingkat kelurahan disebut sudah diinput, tapi di dinas belum menerima, berarti ada masalah dalam alur komunikasi atau sistem. Ini yang harus segera diperjelas,” tambahnya.
Diketahui, proses validasi data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi salah satu acuan dalam penentuan penerima bantuan sosial, termasuk kepesertaan bantuan iuran pada BPJS Kesehatan.
Rahman berharap ada langkah cepat dari pihak terkait agar persoalan ini tidak terus berlarut dan berdampak lebih luas bagi masyarakat.
“Kami berharap ada kepastian dan percepatan, supaya warga tidak terus dirugikan karena persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan,” tutupnya. (*)
