MAMUJU – Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Sulawesi Barat kini menjadi sorotan tajam. Program BPBL yang seharusnya membantu masyarakat miskin mendapatkan akses listrik justru dinilai amburadul dan penuh masalah di lapangan.
Sejumlah warga di Mamuju, Sulawesi Barat mengaku telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan BPBL. Bahkan, sebagian dari mereka sempat masuk dalam daftar penerima. Namun belakangan, nama mereka justru hilang tanpa penjelasan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa warga yang sudah memenuhi syarat justru dicoret dari program BPBL?
Tak hanya itu, pemasangan listrik yang dijanjikan melalui program BPBL juga dinilai sangat lambat. Hingga kini, banyak warga mengaku belum mendapatkan kejelasan kapan instalasi listrik akan dipasang.
Keluhan masyarakat terkait BPBL di Sulawesi Barat ini kemudian memicu aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Sulawesi Barat (AMMP-Sulbar) yang turun ke jalan pada Rabu (6/5/2026).
Massa aksi menyuarakan langsung kekecewaan warga terhadap program bantuan listrik gratis tersebut.
Koordinator gerakan, Hasby Assiddik, menilai pelaksanaan BPBL mencerminkan lemahnya transparansi dan buruknya pengelolaan program.
“Kami menilai pelaksanaan BPBL tidak transparan dan sangat lambat. Banyak warga yang sudah memenuhi syarat justru dicoret, sementara pemasangan hanya menjadi janji tanpa kepastian waktu,” tegasnya.
Selain persoalan data penerima BPBL, massa juga menyoroti dugaan pemasangan instalasi listrik yang tidak sesuai standar. Praktik ini dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Dalam tuntutannya, massa menyampaikan empat poin utama terkait perbaikan program BPBL:
- Audit menyeluruh terhadap data penerima bantuan BPBL
- Percepatan pemasangan listrik bagi warga yang telah terdaftar
- Penerapan standar instalasi listrik sesuai ketentuan keamanan
- Penjelasan resmi dari pihak terkait kepada publik
Hasby Assiddik juga memberikan ultimatum tegas kepada pihak terkait.
Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali digelar.
“Listrik adalah kebutuhan dasar, bukan hak istimewa. Kami tidak akan diam melihat hak rakyat kecil dipermainkan,” ujarnya.
Sorotan terhadap program BPBL ini kini mengarah ke Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero). Publik di Sulawesi Barat menunggu langkah nyata.
Akankah program BPBL segera dibenahi? Atau justru akan terus menjadi janji yang tak pernah benar-benar menyala bagi rakyat kecil?
