Polewali Mandar — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar kembali diterpa kritik tajam. Irigasi di depan kantor DPRD Polman tampak dipenuhi genangan air keruh yang berbau menyengat dan terlihat berminyak, kuat diduga berasal dari aktivitas salah satu dapur penyedia makanan MBG di sekitar kawasan tersebut.
Kondisi yang memprihatinkan itu memantik sorotan publik. Genangan limbah persis di depan gedung wakil rakyat menjadi simbol betapa sebuah program besar bisa tersandung di persoalan paling mendasar: sanitasi.
Standar Kebersihan Dapur Dipertanyakan, Program Gizi Jadi Ironi
Penelusuran lapangan menunjukkan genangan air itu bukan akibat hujan semata. Warna air yang keruh, aroma tidak sedap, serta lapisan minyak di permukaan mempertegas adanya pembuangan limbah dapur ke saluran umum.
Padahal dalam petunjuk teknis MBG, pengelolaan limbah dan kebersihan dapur merupakan indikator wajib untuk menentukan kelayakan operasional.
“Jika hal mendasar seperti ini saja tidak dipenuhi, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak benar-benar aman?” kata Erwin, Central Commando Jaringan Oposisi Loyal (JOL).
JOL: Dari Dapur Gizi ke ‘Lumbung Limbah’
JOL, yang dikenal sebagai kelompok oposisi loyal terhadap pemerintah daerah, menjadi pihak paling vokal menyoroti persoalan ini. Menurut Erwin, program besar seperti MBG tidak boleh terjebak pada pola kerja serampangan di tingkat pelaksana.
“Dapur MBG yang seharusnya menopang gizi anak-anak justru berpotensi berubah menjadi lumbung limbah tikus-tikus got jika pengawasan dibiarkan longgar,” ujar Erwin.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan sekadar kelalaian teknis satu dapur, melainkan tanda bahwa tata kelola MBG di Polman berjalan tanpa disiplin SOP.
Jika yang di Depan DPRD Saja Begini, Bagaimana Dapur di Desa?
JOL menilai insiden ini sebagai alarm keras. Jika dapur yang berada dekat pusat pemerintahan saja bisa luput dari pengawasan, dapur MBG di pedalaman yang jauh dari pantauan publik tentu lebih rentan.
“Indikasinya jelas: ada kelalaian yang dibiarkan. Ini bukan peristiwa tunggal, ini persoalan sistemik,” tegas Erwin.
Ia mendesak pemerintah daerah melakukan audit teknis, audit lingkungan, dan verifikasi lapangan terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di Polewali Mandar.
Surat Audiensi Tak Dibalas, JOL Pertanyakan Sikap DPRD
Sebulan lalu, JOL mengirim surat permintaan audiensi resmi kepada DPRD Polman untuk membuka ruang dialog terkait pengawasan teknis dapur MBG. Namun hingga kini, surat tersebut tak mendapat balasan.
“Ketika kami menghubungi sekretariat, mereka malah meminta arsip ulang. Kami justru khawatir surat kami sebelumnya tidak diproses atau mungkin saja dibuang,” ungkap Erwin.
Menurutnya, sikap bungkam DPRD memberi sinyal buruk. Lembaga pengawasan daerah seolah tidak menaruh perhatian terhadap persoalan yang menyangkut kesehatan publik dan penggunaan anggaran besar.
“Diamnya DPRD menimbulkan dugaan bahwa ada sesuatu yang sengaja ditahan atau disembunyikan. Pengawasan tidak boleh setengah hati,” ujar Erwin.
Menunggu Keseriusan Pemerintah Daerah
Sebagai oposisi loyal, JOL menegaskan mereka mengkritik bukan untuk menghambat program, melainkan memastikan pelaksanaannya benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Program sebesar MBG tidak boleh dikelola dengan cara yang mengabaikan lingkungan dan kesehatan. Ini soal masa depan anak-anak,” kata Erwin.
Untuk sementara, genangan air limbah itu masih tampak di depan kantor DPRD Polman menjadi pengingat bahwa program besar pun dapat mandek ketika pengawasan dan tata kelola berjalan longgar.
