Majene — Pemerintah Daerah Kabupaten Majene akhirnya menyatakan sikap tegas menolak rencana pertambangan pasir oleh PT. Baqba Lembang Tuho (PT. BLT) di wilayah sungai dan pesisir Tubo–Salutambung. Kehadiran Wakil Bupati Majene, Dr. Hj. Andi Rita Mariani, M.Pd, didampingi Sekretaris Daerah H. Ardiansyah, S.STP, serta jajaran dinas terkait di lokasi pada Senin (19/5) sore pukul 16.10 WITA menjadi penegasan bahwa Pemda tak tinggal diam atas keresahan masyarakat.
Kedatangan Pemda merupakan respons langsung atas aksi protes warga sehari sebelumnya, Minggu 18 Mei 2025. Ratusan warga Salutambung-Tubo memblokade Jembatan Tubo selama dua jam sebagai bentuk perlawanan terhadap rencana eksploitasi pasir yang dinilai akan menghancurkan lingkungan, merusak ekosistem pesisir, dan mengancam mata pencaharian nelayan lokal.
Empat Tuntutan Warga yang Dinyatakan Tegas:
- Mendesak PT. BLT menghentikan rencana pertambangan pasir di sungai dan pesisir Tubo–Salutambung.
- Menuntut Pemerintah Kabupaten dan Provinsi mencabut IUP Eksplorasi serta menolak IUP Produksi PT. BLT.
- Meminta pencabutan alokasi ruang yang menjadikan sungai Tubo sebagai Kawasan Peruntukan Pertambangan.
- Menuntut pengakuan sungai dan pesisir Tubo–Salutambung sebagai Zona Wilayah Tangkap Nelayan.
Wakil Bupati Andi Rita Mariani mengunjungi langsung lokasi abrasi di Dusun Salutambung Barat sebelum bertolak ke titik rencana tambang. Di sana, beliau menyatakan dengan gamblang:
“Ini belum ditambang saja sudah abrasi. Apalagi kalau ditambang. Kami akan berdiri bersama warga. Jika aktivitas tambang terbukti merusak, maka kami tolak tanpa kompromi.”
Sementara itu, Sekda Majene H. Ardiansyah, yang lebih dahulu tiba di lokasi tambang, menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang terlibat diam-diam dalam mendukung tambang, termasuk oknum kepala desa.
“DLH tidak boleh sembarang menyetujui permohonan UKL-UPL PT. BLT. Semua proses harus terbuka, melibatkan warga, dan menjamin keselamatan lingkungan hidup,” tegasnya.
Pemda Turun Gunung, Warga Menyambut dengan Penuh Antusias
Kehadiran Pemda Majene disambut hangat oleh ratusan warga yang telah berkumpul di muara sungai. Dalam dialog yang dilaksanakan di Kantor Desa Salutambung selepas tinjauan lapangan, Camat Ulumanda menyatakan sikap:
“Kami di Ulumanda tidak akan membiarkan satu jengkal wilayah kami dirusak. Saya pribadi siap jadi jaminan ketika aksi warga dilakukan.”
Pernyataan Tegas dari Wakil Bupati:
“Tidak perlu panjang lebar, yang jelas warga menolak. Maka sebagai pemerintah, kami akan menyurat ke Provinsi dan seluruh instansi terkait untuk menghentikan rencana pertambangan ini.”
Apresiasi dari Warga dan Pendamping Hukum
Jenderal Lapangan Aksi Warga, Andi Satria Maulana, SH (Bung Baso), serta Pendamping Hukum Aco Nursamsu, SH, mengapresiasi keberpihakan Pemda.
“Meski kami kecewa Bupati tak hadir, namun sikap tegas Wakil Bupati dan Sekda membuktikan marwah pemerintah yang berpihak kepada rakyat,” kata Bung Baso.
“Keberanian ini patut diapresiasi. Tapi kami tetap akan mengawal. Karena secara hukum, kewenangan utama ada di Provinsi. Namun dengan dukungan Pemda, proses penolakan akan jauh lebih kuat dan sah,” tambah Aco.
Hasil Dialog dan Komitmen Pemerintah Daerah:
- Pemda Majene akan mengirimkan rekomendasi resmi ke Provinsi untuk menghentikan proses pengajuan IUP Produksi PT. BLT.
- Pemda menjamin akan menghentikan seluruh proses pengajuan UKL-UPL yang belum dimiliki oleh PT. BLT.
- Pemda menyatakan keberpihakan penuh kepada warga dan berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan kehidupan nelayan lokal.
Dialog ditutup pukul 18.15 WITA dengan tekad bulat: Majene bukan tanah yang untuk dijual dan dirusak oleh korporasi. Warga dan pemerintah bersatu untuk melindungi laut, sungai, dan masa depan anak cucu.
