MAJENE– Ativis Sulbar menyoroti lambannya proses penyelidikan sejumlah dugaan kasus korupsi di Kabupaten Majene. Salah satu kasus yang menjadi sorotan yakni laporan dugaan korupsi yang melibatkan dua Penjabat (PJ) Kepala Desa Popenga dan mantan bendahara desa.
Kasus tersebut diketahui telah dilaporkan oleh pemuda desa pada tahun 2025. Namun hingga kini, belum ada kejelasan dari pihak Kejaksaan Negeri Majene terkait perkembangan maupun peningkatan status perkara tersebut.
M. Sukur menilai lambannya penanganan kasus tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, dugaan kerugian negara dalam kasus itu disebut mencapai miliaran rupiah.
“Kami mempertanyakan keseriusan Kejari Majene dalam menuntaskan laporan dugaan korupsi tersebut. Sampai hari ini publik belum mendapatkan informasi yang jelas terkait perkembangan penyelidikannya,” tandasnya, Selasa (23/06/26).
Ia juga menegaskan bahwa dirinya bersama sejumlah aktivis dan elemen masyarakat sipil lainnya akan segera melakukan konsolidasi guna menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan kepada aparat penegak hukum agar serius menangani kasus tersebut.
Menurutnya, aksi itu dilakukan demi mendorong transparansi dan kepastian hukum terhadap laporan masyarakat yang telah lama masuk namun belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan konsolidasi bersama aktivis lainnya untuk turun melakukan aksi demonstrasi. Kami ingin ada kepastian hukum dan keterbukaan kepada publik,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Majene belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi tersebut.
REDAKSI
