Mamasa, 13 Oktober 2025 – Proses job fit atau uji kesesuaian jabatan bagi sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa menuai kritik tajam. Sejumlah kalangan menilai pelaksanaannya tidak transparan dan diduga sarat kepentingan politik.
Pelaksanaan job fit yang semestinya menjadi instrumen evaluasi berbasis kompetensi, kinerja, dan integritas aparatur sipil negara (ASN), justru dinilai menyimpang dari prinsip meritokrasi. Proses seleksi disebut-sebut lebih menonjolkan kepentingan kelompok tertentu ketimbang pertimbangan profesionalitas pejabat yang diuji.
“Job fit ini seharusnya menjadi sarana penyegaran birokrasi yang objektif. Namun jika dijalankan tanpa keterbukaan, justru menimbulkan kecurigaan publik dan merusak kepercayaan terhadap sistem birokrasi daerah,” ujar Takbir, Dewan Pembina Gerakan Mahasiswa Indonesia, kepada wartawan, Senin (13/10).
Takbir menegaskan, ketertutupan dalam proses seleksi akan merugikan pejabat yang berkompeten namun tak memiliki kedekatan dengan kelompok tertentu. “Kami mendesak panitia seleksi membuka seluruh proses job fit ini kepada publik. Jika tidak ada yang disembunyikan, seharusnya tidak sulit untuk menyampaikan hasil dan dasar pertimbangannya secara terbuka,” katanya.
Sementara itu, hingga berita ini dirilis, pihak panitia seleksi maupun Pemerintah Kabupaten Mamasa belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. (*)
