Ist.
MAMUJU,—Pelayanan publik di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar) menjadi sorotan setelah perwakilan dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Kesehatan (Hipermakes) Cabang Majene mengungkapkan kekecewaannya terkait penanganan surat masuk yang ditujukan kepada Kapolda Sulbar.
Hipermakes Cabang Majene menyoroti prosedur pelayanan yang tidak berjalan semestinya, terutama terkait kepastian waktu respon.
Perwakilan Hipermakes Cabang Majene mendatangi Polda Sulbar dan memasukkan surat resmi kepada Kapolda. Awalnya, 03 November 2025 mereka diterima oleh staf administrasi dengan baik, dan surat tersebut diterima.
Salah satu perwakilan Hipermakes cabang Majene kemudian diminta untuk menunggu tanggapan dari Kapolda.
”Kami datang dan surat kami diterima dengan baik oleh staf administrasi, dan kami diminta menunggu Kapolda,” ungkap Rafli.
Namun yang terjadi selanjutnya justru menimbulkan ketidakpastian. Menunggu empat jam tanpa kejelasan.
Ia menambahkan bahwa mereka telah menunggu kurang lebih empat jam, terhitung sejak pukul 11.00 WITA hingga pukul 14.00 WITA. Karena tidak ada informasi lebih lanjut, mereka kembali menemui staf pelayanan untuk menanyakan status surat yang telah dimasukkan, apakah sudah diterima atau direspons oleh Kapolda.
Sayangnya respon yang didapatkan dari pihak staf pelayanan dianggap kurang memuaskan.
”Dari jam 11 pagi kami menunggu sampai jam 2 siang. Tetapi kami malah mendapatkan statement bahwasanya kami akan diberikan informasi ulang mengenai surat yang kami masukkan ter-Acc (disetujui) atau tidak,” tambahnya.
Keterangan yang tidak memberikan kepastian dan harus menunggu kembali tanpa jangka waktu yang jelas setelah penantian panjang selama jam kerja ini dinilai tidak sesuai dengan standar pelayanan publik yang seharusnya mengedepankan efisiensi, transparansi, dan kepastian waktu.
Desakan perbaikan pelayanan dministrasi kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur baku penanganan surat pimpinan di Polda Sulbar, khususnya terkait mekanisme disposisi dan penyampaian informasi kepada pihak luar. Hipermakes Cabang Majene berharap kejadian ini dapat menjadi evaluasi bagi Polda Sulbar untuk memperbaiki mekanisme pelayanan administrasi persuratan.
”Kami berharap pimpinan Polda Sulbar dapat menindaklanjuti hal ini. Pelayanan yang baik, cepat, dan memberikan kepastian adalah hak masyarakat dan wajib dijalankan sesuai prosedur,” pungkas Rafli.
Sampai berita ini diturunkan, Jurnalis Sekati. id masih mencoba menghubungi Kapolda Sulbar untuk memberikan keterangan resmi terkait keluhan dari Hipermakes Cabang Majene tersebut.
