MAMUJU – Aksi massa yang berlangsung di Mamuju pada 5 Mei 2025 menandai babak baru dalam penolakan terhadap aktivitas tambang pasir laut di wilayah pesisir Sulawesi Barat. Suara rakyat bergema dari jalanan hingga media sosial, menyuarakan keresahan akan potensi kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang hidup. Di tengah gelombang penolakan itu, suara dari kalangan pelajar dan mahasiswa ikut mempertegas sikap publik: tambang bukan jalan keluar, melainkan awal dari bencana ekologis.
Muhammad Fahril, Ketua Kerukunan Pelajar Mahasiswa Mamuju Kota Parepare, menegaskan bahwa penolakan terhadap tambang bukanlah bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan upaya menjaga kehidupan yang lebih besar. Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Fahril menyampaikan bahwa rakyat yang bersuara hari ini bukan anti-pembangunan, melainkan sadar akan ancaman masa depan.
“Menolak tambang adalah tindakan menjaga kehidupan, bukan kejahatan. Mereka yang berdiri di barisan depan adalah nelayan, petani, pemuda, dan para ibu yang takut akan hilangnya tanah, laut, dan udara yang menjadi sumber kehidupan mereka,” ujar Fahril.
Menurutnya, pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan hanyalah proyek jangka pendek yang meninggalkan kerusakan panjang. Ia menekankan pentingnya prinsip Salus populi suprema lex esto—keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi—untuk dipegang teguh oleh pemerintah provinsi dalam setiap kebijakan.
Fahril juga menyayangkan pernyataan Gubernur Sulawesi Barat, SDK, yang menyebut bahwa mereka yang menghalangi tambang adalah “preman”. Baginya, ucapan itu bukan saja keliru, tetapi juga berbahaya karena menyederhanakan suara rakyat menjadi sekadar gangguan.
“Mereka bukan preman. Mereka adalah rakyat yang sedang melindungi masa depan tanah ini. Label seperti itu justru menunjukkan betapa jauh jarak antara kekuasaan dan kenyataan di lapangan,” tegas Fahril.
Ia mengingatkan bahwa pemimpin daerah seharusnya hadir sebagai jembatan antara kepentingan pembangunan dan keselamatan warga, bukan menjadi bagian dari suara yang merendahkan perjuangan rakyatnya.
“Jika suara rakyat dianggap ancaman, maka demokrasi sedang berada di ujung tanduk. Kami menolak tambang karena kami mencintai tanah ini, bukan karena kami membenci pemerintah,” tutup Fahril.
