SulbarUpdate.com,Majene, – Anggaran Pelatihan Program Pemerintah Kabupaten (Majene), Sulawesi Barat, menuai banyak kritikan dari beberapa kalangan.
Salah satunya Ketua GMNI Majene, Agung Prasetyo yang akrab disapa Bung Agung.
Sejumlah program pelatihan yang diduga masuk dalam pos mata anggaran Pemkab Majene tahun 2023, cukup pantastis dengan nilai mencapai Rp 2,6 miliar.
Menurutnya, rincian pelatihan tersebut kurang produktif, melakukan kerja-kerja yang bukan menjadi prioritas yang menyangkut hajat hidup masyarakat Majene.
Belum lama ini, akhir tahun 2022 yang lalu kita dihebohkan dengan Informasi yang beredar bahwa Kab. Majene mengalami Defisit anggaran berkisar 53 M, tentunya langkah-langkah yang diambil pemerintah harus tegas dan terarah.
“Setiap tindakan dan keputusan di masa kritis mencerminkan prioritas, atau memang inikah prioritas Pemda Majene sekarang ini?” Ungkap bung Agung.
“Menurut saya, sebaiknya pemerintah Majene lebih bijak lagi dalam mengelola program yang lebih skala prioritas untuk dikerjakan, apalagi untuk pembangunan Kab. Majene.”
Kabupaten Majene yang didominasi oleh Pertanian dan Perikanan sebaiknya Program yang direncanakan oleh Pemda Majene adalah Program yang selaras dengan kondisi Kab. Majene dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bekerja bi bidang Perikanan dan Pertanian.
Sebaiknya memperhatikan aspirasi maupun keluhan Petani dan Nelayan agar Program direncanakan berdampak positif dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Majene, terlebih pada pembangunan Kab. Majene yang lebih baik.
“Bukan malah melakukan pelatihan-pelatihan yang kurang produktif, indikasinya hanya menghabiskan Anggaran tanpa berdampak langsung ke masyarakat Majene,” tuturnya.
“Apakah Bapak-Bapak tidak memikirkan nasib masyarakat Majene?”
“Bagaimana dengan Bantuan stimulus Korban Gempa yang sudah 2 Tahun tanpa Kejelasan?”
“Bagaiman dengan Relokasi Dusun Salurindu, Desa Salutahongang yang harus mengungsi ketika hujan tiba?”
“Bagaimana dengan Pembangunan Jalan Desa Lombang dan Lombang timur Yang sudah Memakan Korban?”
“Bagaimana dengan Saluran drainase Majene yang Sempoyongan ketika Hujan tiba Masyarakat Terendam Banjir?”
Sebelum program-program yang kurang etis Itu dilaksanakan, Sebaiknya Pemda Majene berfikir panjang ke depan, agar lebih memperhatikan dan serius dalam bekerja untuk kepentingan rakyat Kabupaten Majene bukan kepentingan-kepentingan yang lain.
“Saya juga mempertanyakan fungsi Legislatif dalam mengkritisi kegiatan-kegiatan tersebut, fungsi DPRD bukan hanya pengawasan keuangan dan legislasi tapi juga aspirasi, jika memang benar adanya legislatif perpanjangan tangan dari suara rakyat Majene maka tentunya aspirasi yang dibangun harus sesuai dengan Kepentingan Masyarakat Majene,” tegas Agung Prasetyo.
“Harapan saya kepada bapak-bapak yang terhormat baik Eksekutif maupun Legislatif Kab.Majene, agar bekerja sesuai kepentingan rakyat, masyarakat Majene butuh perhatian serius serta kerja yang nyata,” harapnya.
