Mamuju – Aksi protes mahasiswa kembali memecah kesunyian Gedung DPRD Sulawesi Barat, Aksi demonstrasi Jilid II ini muncul bukan hanya sekadar pengulangan, melainkan sebagai eskalasi. Kemarahan mahasiswa mengerucut pada satu tudingan: DPRD lalai, dan dalam kelalaiannya, proyek Rekonstruksi Urekang–Mambi dibiarkan berlari tanpa kendali.
“Tolong dicatat baik-baik: kami muak! Komisi III seakan tak berani menyentuh PUPR dan kontraktornya. Aksi kami sudah berkali-kali, tapi respon DPRD tetap kosong!” lantang Mondi, orator aksi, memecah udara di depan gedung dewan (26/11).
Dalam pandangan mahasiswa, parlemen daerah itu bukan hanya pasif, melainkan kehilangan otoritas moral untuk mengawasi. Proyek rekonstruksi yang sejak awal dipenuhi sorotan publik berjalan dengan ritme yang tak jelas. Di lapangan, laporan mengenai ketidaksesuaian pengerjaan berseliweran, sementara DPRD memilih diam. Diam yang, bagi mahasiswa, sama artinya dengan ikut melanggengkan masalah.
Mereka lalu menyodorkan empat tuntutan yang menantang langsung jantung fungsi pengawasan DPRD:
- Pemanggilan Terbuka PUPR dan Kontraktor
Tidak ada lagi ruang bagi rapat tertutup atau alasan administrasi. DPRD diminta menghadirkan dua pihak kunci itu untuk memberi penjelasan terbuka, gamblang, dan dapat diuji publik. - RDP Tanpa Lipstik Politik
Mahasiswa menolak forum basa-basi. Mereka ingin RDP yang membedah teknis pekerjaan, penggunaan anggaran, serta potensi penyimpangan tanpa kompromi dan tanpa skenario penyelamatan citra. - Transparansi Dokumen Anggaran dan Progres Proyek
Dokumen yang selama ini tertutup rapi di balik birokrasi harus dibuka. Kontrak, gambar kerja, hingga laporan progres, semuanya diminta diserahkan ke publik. - Pengawasan yang Nyata, Bukan Seremonial
Mahasiswa menantang DPRD untuk membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar lembaga yang rajin rapat namun minim kontrol lapangan.
Aksi jilid II ini menjadi alarm keras yang tak bisa lagi diredam dengan janji atau retorika. Mahasiswa menegaskan, mereka tak sedang memperjuangkan sekadar perbaikan jalan, tetapi integritas kebijakan publik.
“Kami tidak akan mundur. DPRD harus bangun dari tidurnya. Ini soal keseriusan negara hadir untuk rakyat, bukan untuk proyek,” tutup Mondi, menggarisbawahi bahwa perlawanan mereka baru dimulai. (*)
