MAMASA – Proses seleksi jabatan atau Job Fit di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa disorot akibat dugaan praktik kekerabatan. Jaringan Oposisi Loyal mendesak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman RI turun tangan menyelidiki indikasi nepotisme antara panitia seleksi (pansel) dan sejumlah peserta.
Organisasi itu menilai, dugaan ini merupakan pelanggaran serius terhadap asas meritokrasi dalam tata kelola aparatur sipil negara (ASN).
Aktivis Muhammad Akmal R., perwakilan Jaringan Oposisi Loyal, menegaskan temuan ini telah mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas birokrasi. “Kami mendapati informasi kuat adanya hubungan kekerabatan erat antara pansel dengan beberapa peserta Job Fit,” ujarnya, Senin (13/10).
“Jika terbukti, ini bukan hanya pelanggaran etik, tapi juga potensi penyalahgunaan wewenang yang merusak tata kelola pemerintahan,” sambung Akmal.
Ia memperingatkan, praktik semacam itu akan berimbas pada merosotnya kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah. “KASN dan Ombudsman harus bertindak. Jangan sampai proses seleksi yang seharusnya objektif justru dikangkangi oleh kepentingan keluarga atau kelompok,” tegasnya.
Jaringan Oposisi Loyal mendesak kedua lembaga pengawas itu mengusut tuntas dugaan tersebut. Mereka juga meminta hasil seleksi dibatalkan jika pelanggaran terbukti.
Hingga berita ini dilansir, belum ada tanggapan resmi dari Pansel Job Fit maupun Pemkab Mamasa menanggapi desakan tersebut. (*)
