Setelah dua tahun penuh gejolak dan isu korupsi, Muslimin kembali dilantik sebagai Kepala Desa Popenga. Warga menaruh harapan besar, namun juga mengingatkan: jangan ulangi kesalahan masa lalu.
Majene, — Rabu 12 November 2025, Ruang pola Kantor Bupati Majene pagi itu terasa hangat. Di hadapan Bupati Andi Sukri Tammalele, Muslimin, A.Md.Kom. resmi dilantik kembali sebagai Kepala Desa Popenga, Kecamatan Ulumanda. Senyum lebar menghiasi wajahnya, namun di balik senyum itu tersimpan beban yang berat.
Dua tahun sudah Popenga berjalan tanpa pemimpin definitif. Sejak 2024, dua Penjabat Kepala Desa (PJ) silih berganti mengisi kursi itu—Bahtiar dan Rahmat. Namun, bukannya membawa kemajuan, masa jabatan keduanya justru meninggalkan jejak kelam.
Jejak Kelam Penjabat Kepala Desa
Bahtiar menjabat sekitar enam bulan, namun meninggalkan luka bagi 90 kepala keluarga (KK) yang gagal menerima hak dari program percetakan sawah. Dana telah cair sesuai volume, tetapi pekerjaan tak kunjung selesai. Kini, kasus dugaan korupsi itu sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Majene.
Tak lama berselang, tongkat estafet kepemimpinan berpindah ke Rahmat. Namun permasalahan tak juga berakhir.
Dari total 350 KK sasaran program cetak sawah dengan anggaran Rp852 juta, hanya 173 KK yang menerima manfaat. Sisanya, hilang dalam tumpukan laporan realisasi yang telah dilaporkan 100 persen melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Seorang tokoh masyarakat bahkan sempat berpesan dalam rapat desa kala itu,
“Kalau sampai PJ baru ikut realisasi tahap satu, maka yakin dan percaya, tahun depan masalah serupa akan terulang.”
Dan benar saja, peringatan itu menjadi kenyataan.
Popenga Darurat Korupsi
Memasuki tahun anggaran 2025, aroma kecurigaan kembali menguat.
Sekelompok anak muda Popenga yang prihatin dengan kondisi desa menulis di media sosial dan media daring dengan seruan lantang: “Desa Popenga Darurat Korupsi.”
Mereka bukan asal bersuara. Berdasarkan data resmi, laporan realisasi anggaran menunjukkan 100 persen tuntas, padahal sebagian warga belum menerima program. Bahkan, salah satu mantan PJ telah menandatangani surat pengakuan dan kesepakatan bersama masyarakat tentang penggunaan dana desa yang bermasalah.
Belum selesai urusan tahun 2024, kini muncul persoalan baru di tahun 2025.
Media lokal terassulbar.id melaporkan adanya musyawarah warga Popenga yang menuntut transparansi dana desa. Sejumlah program seperti pengadaan traktor, insentif, siltap aparat, hingga percetakan sawah, bantun langsung tunai disebut belum terealisasi seratus persen.
Lebih parah lagi, ditemukan selisih angka antara APBDes 2024 (Rp350 juta) dan keterangan pemerintah desa (Rp500 juta) untuk proyek percetakan sawah. Angka-angka yang tak sejalan ini menambah panjang daftar pertanyaan publik.
Senyum di Balik Dahi Berkerut
Kini, ketika Muslimin kembali menjabat, waktu yang tersisa di tahun anggaran tinggal satu bulan.
Dana telah terserap sekitar 90 persen, sementara pekerjaan belum sepenuhnya rampung.
Senyum di hari pelantikan tampak menyembunyikan cemas yang dalam—bagaimana menata ulang desa yang telah dua tahun bergejolak?
Dua tahun masa jabatannya ke depan (2025–2027) akan menjadi ujian kepercayaan publik.
Apakah Muslimin mampu membalikkan situasi, atau justru terjebak dalam lubang yang sama seperti para pendahulunya?
Harapan dari Generasi Muda
Dalam beberapa perbincangan dengan para pemuda Popenga, terselip semangat sekaligus peringatan.
Mereka menaruh kepercayaan pada Muslimin, tetapi juga siap bersuara keras jika kesalahan lama terulang.
“Harapan penuh kepada Kanda Muslimin. Semoga jadi terang dalam kegelapan desa kita.
Tapi kalau sampai 2024 dan 2025 terulang, kami pemuda akan berdiri paling depan menuntut hak rakyat,”
tegas Syamsul Rida, aktivis muda asal Popenga.
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa saat ini berada di titik rendah. Namun di tangan Muslimin, ada peluang untuk memperbaikinya—membangun kembali keyakinan bahwa dana desa adalah milik rakyat, bukan segelintir orang.
Catatan Penulis
Sebagai bagian dari lingkaran pemerintahan desa, saya menyaksikan sendiri bagaimana program yang baik bisa hancur oleh kelalaian dan kurangnya transparansi.
Kritik ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan sebagai peringatan dan bahan refleksi bagi Kepala Desa Muslimin.
Jangan terlena dengan air tenang, sebab di bawahnya bisa saja bersembunyi buaya yang siap menerkam.
Lebih baik memulai kepemimpinan dengan kritik dan keterbukaan, daripada menjadi tim sorak yang menutup mata demi kepentingan pribadi.
Selamat atas pelantikan Muslimin, A.Md.Kom.
Semoga senyum pelantikanmu kelak menjadi senyum kemenangan rakyat Popenga.
🟩Penulis: Shaleh Muhammad
🕓 Tanggal: 12 November 2025
📍 Lokasi: Majene, Sulawesi Barat
