Kami tegas menyampaikan, jika hal ini tidak segera disikapi, kawan-kawan akan turun dan menduduki kantor Bupati Mamasa.
Mamasa — Polemik pelaksanaan Job Fit pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa terus bergulir. Setelah hasilnya diterima pemerintah daerah pada 6 Agustus 2025, kini muncul desakan agar hasil seleksi tersebut dibatalkan karena diduga cacat prosedural dan sarat kepentingan kelompok tertentu.
Desakan terbaru datang dari Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat (DPC POSPERA) Kabupaten Mamasa. Ketua DPC POSPERA Mamasa, M. Aslan Gusman, menilai proses Job Fit tersebut tidak memenuhi asas objektivitas, transparansi, dan profesionalisme sebagaimana mestinya.
“Adanya dugaan hubungan kekerabatan antara salah satu anggota panitia seleksi dengan peserta seleksi sangat memungkinkan terjadinya praktik nepotisme,” ujar Aslan dalam pernyataannya, (15/10/25).
Aslan mendesak Bupati Mamasa agar segera mengambil langkah tegas dengan membatalkan hasil Job Fit tersebut. Ia menilai, keputusan itu penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan menghentikan kegaduhan politik yang kini mencuat di daerah itu.
“Benar atau tidak adanya nepotisme, ketika sudah muncul dugaan kuat adanya hubungan kekerabatan antara panitia dan peserta, maka integritas seleksi otomatis tercoreng,” katanya. “Kami tegas menyampaikan, jika hal ini tidak segera disikapi, kawan-kawan akan turun dan menduduki kantor Bupati Mamasa.”
POSPERA menegaskan, proses seleksi jabatan publik harus steril dari kepentingan pribadi maupun politik. “Bupati harus menjadi pihak pertama yang memastikan tidak ada praktik kekerabatan dalam rekrutmen pejabat publik,” tutur Aslan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Mamasa belum memberikan tanggapan resmi atas desakan pembatalan hasil Job Fit tersebut. (*)
