Opini — “Tidak ada nasib sosial yang ditentukan oleh takdir biologis, melainkan oleh keseluruhan kondisi peradaban,” tulis Simone de Beauvoir dalam The Second Sex. Pernyataan ini menemukan resonansi yang dalam dalam kehidupan banyak perempuan berlabel “single parent” di Indonesia. Mereka tidak dilahirkan sebagai “warga kelas dua”. Status itu dilekatkan oleh struktur masyarakat melalui stigma, penghakiman, dan pembiaran sistematis.
Barangkali ini yang disebut Pierre Bourdieu sebagai kekerasan simbolik. Sebuah mekanisme penindasan yang bekerja secara halus, tanpa pukulan atau bentakan, tetapi merasuk ke dalam kesadaran kolektif hingga ketidakadilan dianggap wajar dan penderitaan diterima sebagai takdir.
Di Desa Pamoseang, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, kita bertemu dengan Ibu Junuria (44). Selama lebih dari sepuluh tahun, ia menjadi tulang punggung keluarga. Kisahnya tidak bermula dari kematian suami, melainkan dari dua tahun saat suaminya sakit, masa ketika ia sudah memikul seluruh peran. Pencari nafkah, perawat, pengasuh anak, dan pengatur rumah tangga, dalam bayang-bayang kekurangan. Kematian suami bukan meringankan beban, melainkan menjadikannya satu-satunya penanggung jawab tanpa mitra.
Ia resmi menyandang label “single parent” saat anak pertamanya berusia lima tahun dan si bungsu tiga tahun. Kini, anak sulungnya duduk di kelas tiga madrasah aliyah, sementara anak bungsu terpaksa tinggal di panti asuhan di Makassar. Sekitar 345 kilometer dari rumah. Semua demi akses pendidikan yang lebih layak. Jarak ini tentu bukan pilihan, melainkan konsekuensi dari keterbatasan yang dipaksakan.
Di titik ini, Interseksionalitas Kimberle Crenshaw menjadi penting. Sebagai perempuan, hidup dalam kemiskinan, sekaligus orang tua tunggal, Junuria tidak menghadapi tiga masalah terpisah. Ketiganya saling bertaut dan memperkuat. Tekanan ekonomi memperdalam stigma, dan stigma memperparah keterpinggiran ekonomi. Ini bukan sekadar hidup dalam kesulitan, melainkan terperangkap dalam sistem yang membuat keluar dari kesulitan menjadi hampir mustahil.
Kisah Junuria bukan pengecualian. Ia adalah satu wajah dari ribuan perempuan di balik label “single parent” di pelosok Indonesia. Mereka menghadapi tekanan berganda. Ekonomi dan sosial. Yang lebih memilukan, tekanan ini jarang dipahami sebagai kekerasan struktural, melainkan sering dikemas sebagai “budaya” atau “kodrat”. Sesuatu yang dianggap alamiah, bahkan tak terelakkan.
Saat Perempuan Menjadi Negara bagi Dirinya Sendiri
Selama suaminya sakit, Junuria merasakan langsung ketiadaan negara. Tidak ada jaring pengaman kesehatan yang memadai, tidak ada perlindungan atas penghasilan keluarga, tidak ada sistem pendukung ketika tulang punggung keluarga ambruk. Dalam kekosongan itu, ia dipaksa mengambil alih semua peran. Dari pekerja hingga perawat, dari pengasuh hingga pengambil keputusan tunggal.
Sekembali ke Pamoseang, situasi tak banyak berubah. Lapangan kerja terbatas, akses modal nyaris nihil, dan jaringan sosial yang rapuh menjebaknya dalam pekerjaan serabutan berupah rendah. Negara hadir dalam retorika, tetapi absen dalam perlindungan nyata.
Keputusan menitipkan anak di panti asuhan adalah puncak dari kegagalan sistem ini. Ia dihadapkan pada dua pilihan yang sama pahitnya. Menjaga anak di rumah dengan masa depan pendidikan yang suram, atau merelakan pisah jarak demi secercah peluang yang lebih baik. Ironisnya, situasi tragis ini sering dibaca bukan sebagai kegagalan struktur, melainkan sebagai kegagalan personal.
Di sinilah Labeling Howard Becker bekerja secara diam-diam. Bukan melalui cap terang-terangan, melainkan lewat bisikan, asumsi, dan pandangan tersembunyi. Junuria mungkin tak pernah disebut “ibu yang gagal”, tetapi seluruh situasinya dibingkai seolah mengarah ke kesimpulan itu. Dengan cara ini, kegagalan negara dan masyarakat luput dari sorotan, sementara beban dialihkan sepenuhnya ke pundak individu. Ini bukan sekadar penilaian, melainkan strategi pelepas tanggung jawab kolektif yang membiarkan ketidakadilan terus berlangsung.
Istilah single parent pun berubah dari sekadar penanda status menjadi master status. identitas dominan yang menelan seluruh identitas lain seperti “pekerja keras”, “pejuang”, atau “ibu yang berkorban”.
Dari Subjek Menjadi Karikatur: Siklus yang Mengurung
Dalam masyarakat kita, label “single parent” telah berubah dari penanda kondisi keluarga menjadi identitas sarat prasangka. Perempuan tidak lagi dilihat sebagai subjek utuh dengan sejarah, perjuangan, dan kompleksitas, melainkan direduksi menjadi karikatur sosial.
Barangkali untuk melihat kondisi ini Teori Objektivifikasi akan membantu menjelaskan proses ini lebih dalam. Bagaimana perempuan direduksi dari manusia bermartabat menjadi objek yang dinilai berdasarkan moralitas sempit dan kegunaannya. Ia tidak dipandang sebagai pribadi yang berjuang, melainkan sebagai tubuh yang diawasi, dihakimi, dan dibatasi.
Setelah label melekat, dimulailah siklus penguatan stigma. Setiap tindakan, baiik tersenyum, berpakaian rapi, bahkan sekadar berbicara dengan tetangga lawan jenis, tak lagi dibaca sebagai ekspresi kemanusiaan biasa, melainkan dipelintir menjadi “bukti” yang mengonfirmasi prasangka. Jika ia menarik diri karena lelah digunjing, sikap itu justru dianggap pembenaran stigma. Inilah logika stigma yang sirkular dan kejam. Ia menciptakan realitas yang digunakan untuk mengukuhkan dirinya sendiri.
Di ruang-ruang sosial desa, candaan, bisik-bisik, dan gosip berubah menjadi alat kuasa. Kekerasan simbolik Bourdieu bekerja melalui bahasa sehari-hari untuk mengukuhkan hierarki, mengontrol perilaku, dan mengikis martabat tanpa kekerasan fisik.
Kerja keras Junuria di ladang, ketabahannya membesarkan anak, dan keputusan menyakitkan untuk berpisah dengan anak tidak terkumpul sebagai kehormatan sosial. Semua itu tenggelam di bawah satu label. “Single parent”.
Membongkar Label, Membangun Narasi
Maka, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana siklus ini dapat diputus? Perubahan berangkat dari kesadaran untuk membongkar normalisasi kekerasan simbolik yang merasuk dalam keseharian. Setiap candaan yang merendahkan, setiap anggapan bahwa penderitaan mereka adalah “takdir”, perlu dihadapi dengan pemahaman baru, bahwa apa yang tampak sebagai nasib pribadi sesungguhnya lahir dari struktur sosial yang timpang. Kesadaran inilah yang menjadi fondasi bagi lahirnya jalan keluar.
Pendekatan kebijakan pun membutuhkan perspektif interseksional. Dukungan tidak lagi berhenti pada bantuan karitatif, melainkan berkembang menjadi upaya holistik yang memandang perempuan sebagai subjek yang menghadapi kemiskinan dan stigma secara bersamaan. Program pemberdayaan, akses modal, dan pendampingan psikososial menjadi kerangka kerja yang berorientasi pada keadilan sekaligus pemulihan martabat.
Di ruang publik, narasi pun perlu menemukan bentuk barunya. Ketika label negatif dilekatkan, terbuka ruang untuk membangun narasi tandingan yang memanusiakan. Mereka tidak lagi sekadar “single parent”, melainkan Ibu Tangguh, Pejuang Keluarga, dan Pilar Ketahanan. Peran media, tokoh masyarakat, dan setiap individu menjadi kunci dalam mengalihkan wacana. Dari penghakiman menuju pengakuan, dari stigma menuju solidaritas.
Junuria hanyalah satu bab dari puluhan kisah serupa di Pamoseang. Masih banyak cerita lain. Sebagian sama beratnya, sebagian bahkan lebih pilu. Selama mereka terus diperlakukan sebagai warga kelas dua, selama pengorbanan dibalas dengan penghakiman, maka yang sesungguhnya gagal bukanlah mereka, melainkan kita sebagai masyarakat.
Perlawanan terhadap stigma di balik label “single parent” bukan sekadar membela satu kelompok. Ini adalah ujian kemanusiaan kita secara kolektif. Apakah kita tetap menjadi bagian dari mesin penindasan yang halus ini, atau memilih menjadi kekuatan yang membongkar sangkar tersebut. Pilihannya ada pada kita.
Penulis: Ahmad Faisal (Pegiat Pendidikan Alternatif Sulawesi Barat)
