Majene, 19 Mei 2025 — Ratusan warga dari Desa Tubo dan Salutambung, Kabupaten Majene, kembali menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Aksi yang digelar pada Minggu (18/5) tersebut mendapat respons langsung dari Pemerintah Kabupaten Majene. Camat Ulumanda, Muhammad Arif, memberikan jaminan bahwa Bupati Majene beserta jajaran akan hadir berdialog langsung dengan warga.
Pertemuan dijadwalkan berlangsung Senin pagi (19/5) pukul 10.00 WITA di Muara Sungai. Namun, Bupati Majene yang dijanjikan hadir justru mangkir tanpa alasan yang jelas. Pertemuan kemudian dijadwalkan ulang pada pukul 16.00 WITA dan akan dihadiri oleh Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah.
“Memang sangat disayangkan Bupati tidak hadir. Tapi warga menerima, yang penting pertemuan tetap berjalan. Pak Camat yang menjadi penjamin,” ujar Aco Nusyamsu, salah satu juru bicara massa aksi.
Dalam pertemuan yang dijadwalkan ulang tersebut, warga akan menegaskan tiga tuntutan utama. Pertama, mereka meminta Bupati menyatakan sikap tegas menolak aktivitas pertambangan yang direncanakan di wilayah mereka. Kedua, warga mendesak agar Bupati mengeluarkan rekomendasi kepada dinas terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk menghentikan sementara proses pengajuan Izin Usaha Produksi (IUP) dari perusahaan tambang.
“Tuntutan terakhir kami adalah keterbukaan dokumen. Kami ingin bisa mengakses dokumen UKL-UPL maupun IUP eksplorasi dari PT Baqba Lembang Tuho. Ini soal hak publik,” tegas Aco.
Lebih lanjut, Aco menekankan bahwa warga akan terus mengawal hasil pertemuan dengan pemerintah. Jika lahir kesepakatan yang berpihak pada rakyat, maka warga akan mengawalnya hingga terealisasi. Namun jika tidak ada hasil nyata, mereka akan membawa perjuangan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
“Jika hasil pertemuan ini melahirkan kesepakatan yang berpihak pada rakyat, kami akan mengawal pelaksanaannya hingga tuntas. Namun jika tidak ada realisasi, kami akan bersurat dan mendatangi langsung pemerintah provinsi. Dan jika di sana prosesnya justru dipersulit, dibuat berbelit, atau bahkan tidak ada satu pun rekomendasi yang keluar, maka warga siap kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.
Aksi ini mencerminkan keresahan mendalam masyarakat terhadap potensi kerusakan lingkungan dan dampak sosial akibat aktivitas pertambangan. Warga juga menuntut transparansi dan pelibatan publik dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka.
