Mamasa – Fajar baru menembus kabut tipis di Desa Pamoseang, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Embun menggantung di ujung daun padi, suara ayam jantan bersahutan, dan udara dingin menyelimuti lereng bukit. Di tengah pagi yang masih basah itu, Nurul Sahwiyah, 19 tahun, sudah bersiap.
Selama enam tahun terakhir, sejak Madrasah Tsanawiyah hingga kini duduk di bangku Madrasah Aliyah Al-Fauziah Talipukki, ia berjalan 6 kilometer sekali jalan. 12 kilometer pulang-pergi. Setiap hari. Menembus lumpur, menginjak kerikil tajam, mendaki tanjakan curam yang perlahan membentuk ritual keras dalam hidupnya.
Namun di balik langkah-langkah panjang itu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita ketekunan. Ada bisikan sunyi tentang ketidakadilan. Jalan rusak yang ia lintasi bukan hanya rintangan fisik, melainkan cermin dari perhatian yang tertunda, dari hak yang seharusnya dijaga tetapi dibiarkan terpinggirkan.
Pendidikan semestinya dilindungi. Tetapi di Pamoseang, ia justru harus diperjuangkan dengan otot dan daya tahan tubuh.
Jalan yang dilalui Nurul adalah jalan provinsi penghubung Mamasa dan Majene. Secara administratif, ia penting. Secara faktual, ia rapuh. Kendaraan besar tak berani melintas. Hanya motor, mobil hartop tua, atau sesekali Hilux 4×4 yang sanggup menembusnya. Lubang menganga, lumpur menggenang saat hujan, dan batu lepas menjadi ancaman nyata. Bahkan warga yang sakit harus ditandu menuju Puskesmas Mambi, melewati medan yang sama beratnya dengan yang dihadapi anak-anak sekolah setiap hari.
Sejak ayahnya meninggal ketika ia berusia lima tahun, beban keluarga perlahan berpindah ke pundaknya sebagai anak sulung. Ia tinggal bersama ibunya, seorang petani yang bekerja dari subuh hingga senja. Menanam padi, memetik sayur, menggiring sapi. Adiknya, Sakria Afandi, kini bersekolah di Makassar dan tinggal di panti asuhan agar tidak dibatasi oleh jarak dan jalan rusak.
Perjuangan Nurul bukan sekadar kisah anak desa yang gigih. Ia adalah potret ketimpangan yang diwariskan secara sistemik. Anak-anak di pelosok menanggung beban keluarga sekaligus beban pendidikan dalam satu tarikan napas.
Setiap pagi, setelah sarapan sederhana, Nurul melangkah. Sepatunya aus. Kaki dan tangannya kerap kotor. Tetapi ia hafal setiap tikungan, setiap titik licin, setiap lubang yang bisa menjatuhkannya.
“Pendidikan itu penting,” ujarnya pelan. “Kalau saya tidak sekolah, masa depan akan seperti jalan ini. Rusak dan sulit dilalui.” Kalimat itu sederhana, tetapi menghujam, seorang anak harus menggunakan metafora jalan rusak untuk menggambarkan masa depannya sendiri.
Jalan Rusak, Hak Terpinggirkan
Di Pamoseang, remaja seusia Nurul berjalan bukan sekadar menempuh jarak. Mereka menantang risiko yang seharusnya tidak menjadi bagian dari usia mereka. Enam kilometer bukan angka geografis semata. Ia adalah jarak antara hak dan kenyataan.
Sebagian memilih menumpang tinggal di rumah kerabat di Talipukki agar tetap bisa bersekolah. Yang lain menetap di asrama seadanya, berbagi ruang sempit, menukar kehangatan keluarga dengan dingin keterasingan. Semua dilakukan demi satu kata yang sering kita ucapkan dengan mudah. Pendidikan. Tetapi di sini, pendidikan bukan sesuatu yang otomatis tersedia. Ia harus dikejar. Ia harus ditebus.
Jalan rusak bukan cuma soal lelah atau sepatu yang cepat aus. Ia adalah penghalang structural, sebuah mekanisme sunyi yang menyaring siapa yang cukup kuat untuk bertahan dan siapa yang perlahan tersingkir. Jalan itu bekerja seperti seleksi alam. Yang fisiknya lemah, yang keluarganya tak mampu menopang biaya tinggal di luar desa, yang mentalnya rapuh, akan tertinggal tanpa pernah benar-benar memilih untuk berhenti.
Lubang-lubang yang menganga di sepanjang jalur itu bukan sekadar kerusakan fisik. Mereka adalah tanda tanya yang dibiarkan terbuka. Mengapa akses dasar seperti ini selalu datang terlambat bagi desa-desa seperti Pamoseang?
Mengapa jalan provinsi yang menghubungkan dua kabupaten masih menyerupai jalur darurat? Mengapa pembangunan seolah memiliki peta prioritas yang tidak pernah benar-benar memandang ke arah lereng-lereng sunyi ini?
Setiap musim hujan, lumpur menebal. Setiap musim kemarau, debu dan batu lepas menggantikan bahaya. Risiko berganti rupa, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Anak-anak tetap berjalan. Orang sakit tetap ditandu. Dan negara tetap hadir dalam bentuk papan proyek yang tak kunjung berdiri.
Janji perbaikan sudah berulang kali terdengar. Dari forum resmi, dari pidato pejabat, dari rencana anggaran yang dibacakan dengan optimisme. Namun selalu ada alasan. Medan terlalu sulit, anggaran belum cukup, prioritas masih dipertimbangkan. Kalimat-kalimat itu terdengar rasional di ruang rapat, tetapi terasa hampa di atas jalan berlumpur yang setiap hari diinjak anak-anak sekolah.
Sementara itu, waktu terus berjalan. Tahun ajaran berganti. Angkatan demi angkatan lulus atau menyerah. Jalan tetap sama.
Setiap kaki yang lecet, setiap tubuh yang terpeleset lalu bangkit, adalah bukti bahwa ketekunan di sini bukan pilihan heroik, melainkan konsekuensi dari sistem yang abai. Anak-anak ini tidak sedang mencari panggung inspirasi. Mereka hanya berusaha hadir di kelas tepat waktu.
Namun ironi terbesar justru lahir dari pujian. Ketika ketangguhan mereka dirayakan tanpa diiringi perbaikan nyata, ketidakadilan berubah menjadi kisah motivasi. Ketika penderitaan dibungkus sebagai inspirasi, sistem mendapatkan pembenaran untuk tetap lamban.
Di titik ini, pendidikan berubah makna. Ia bukan lagi hak yang dijamin konstitusi, melainkan ujian daya tahan fisik dan mental. Ia bukan ruang aman untuk tumbuh, tetapi lintasan panjang yang harus ditaklukkan setiap hari. Dan jika hak hanya bisa diakses oleh mereka yang cukup kuat untuk bertahan, maka yang terjadi bukan sekadar keterlambatan pembangunan. Melainkan penyempitan keadilan itu sendiri.
Di Pamoseang, jalan rusak tidak hanya menghambat kendaraan. Ia memperlambat masa depan. Ia memperpanjang jarak antara janji dan kenyataan. Dan selama aspal belum benar-benar menggantikan lumpur, selama keputusan belum benar-benar berpihak pada pinggiran, maka hak akan terus berjalan tertatih. Mengikuti jejak kaki anak-anak yang seharusnya hanya perlu membawa buku, bukan menanggung beban ketimpangan.
Baik. Saya akan mempertahankan nada kritis, tetapi lebih jujur, realistis, dan tidak berlebihan—tanpa meromantisasi, tanpa juga menyederhanakan persoalan.
Kehidupan Rumah dan Beban Anak Petani
Sepulang sekolah, kehidupan Nurul kembali ke ritme yang berbeda. Hampir tidak ada waktu panjang untuk beristirahat. Setelah makan sederhana, ia kerap membantu ibunya. Ke sawah, ke kebun jika sempat, atau sesekali menggiring sapi ke lereng.
Bagi keluarga petani kecil seperti mereka, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini kebiasaan. Di banyak desa, anak memang terbiasa membantu orang tua. Ada nilai kebersamaan dan tanggung jawab yang tumbuh dari situ. Nurul sendiri tidak pernah menganggapnya sebagai beban yang harus dikeluhkan. Ia paham kondisi keluarganya. Namun, di sinilah realitas itu menjadi lebih kompleks.
Ketika jarak sekolah jauh, jalan rusak, dan energi sudah terkuras di perjalanan, pekerjaan rumah tangga tidak lagi sekadar bagian dari pendidikan karakter. Ia menjadi tambahan beban yang nyata. Tubuhnya sering kali lelah sebelum malam datang. Tetapi malam belum tentu berarti istirahat. Ia tetap harus membuka buku, mengerjakan tugas, dan menyiapkan diri untuk pelajaran esok hari.
Kadang listrik padam. Kadang cahaya lampu redup. Kadang rasa kantuk lebih kuat dari kemauan. Tetapi ia tetap belajar semampunya. Tidak semua anak desa berada dalam situasi yang sama. Di Pamoseang ada sekolah dasar, dan anak-anak SD tidak perlu menempuh jarak sejauh Nurul. Namun untuk jenjang menengah dan atas, pilihannya terbatas. Itulah yang membuat remaja seperti Nurul harus berjalan jauh atau tinggal di luar desa.
Di kota, banyak anak seusianya pulang sekolah untuk beristirahat, mengikuti les tambahan, atau mengakses internet dengan mudah. Itu bukan kesalahan mereka. Itu hasil dari infrastruktur dan fasilitas yang memang lebih tersedia. Sementara di Pamoseang, ruang belajar sering kali berbagi dengan ruang keluarga, pekerjaan rumah, dan keterbatasan. Perbandingan ini bukan untuk menimbulkan kecemburuan, tetapi untuk menunjukkan kesenjangan yang nyata.
Ketekunan Nurul sering disebut inspiratif. Dan memang, ada kekuatan karakter di dalamnya. Ia tidak mudah menyerah. Itu fakta. Tetapi penting juga untuk jujur. Ketekunan itu tumbuh dalam situasi yang tidak sepenuhnya ideal.
Ia membantu ibunya bukan semata-mata karena ingin membuktikan diri, melainkan karena kondisi keluarga memang membutuhkan kontribusinya. Dalam keluarga petani dengan penghasilan yang tidak menentu, tergantung musim, harga jual, dan hasil panen setiap tenaga memiliki arti. Di sinilah kritiknya perlu ditempatkan secara proporsional.
Masalahnya bukan pada budaya membantu orang tua. Masalahnya adalah ketika keluarga petani kecil tetap berada dalam posisi ekonomi yang rapuh, tanpa penyangga yang cukup kuat. Harga hasil tani fluktuatif, akses pasar terbatas, bantuan tidak selalu konsisten. Dalam situasi seperti itu, pendidikan anak berjalan berdampingan dengan kebutuhan ekonomi harian.
Nurul tidak menyalahkan siapa pun. Ia hanya menjalani apa yang ada di hadapannya. Tetapi dari luar, kita bisa melihat bahwa beban ganda, sebagai pelajar dan penopang keluarga, tidak sepenuhnya lahir dari pilihan bebas. Ia lahir dari struktur sosial-ekonomi yang belum sepenuhnya adil.
Belajar di Pamoseang bukan hanya soal memahami pelajaran. Ia juga tentang mengatur tenaga, membagi waktu, dan menjaga semangat agar tidak habis di tengah jalan. Dan di situlah letak kenyataannya.
Kisah Nurul bukan tragedi, tetapi juga bukan sekadar inspirasi. Ia adalah potret kehidupan desa yang bekerja keras di tengah keterbatasan. Sebuah pengingat bahwa ketangguhan anak-anak petani memang nyata, namun akan jauh lebih berarti jika didukung oleh sistem yang membuat mereka tidak perlu sekuat itu hanya untuk mendapatkan hak yang sama.
Ketekunan atau Ketidakadilan?
Di titik inilah pertanyaan itu menjadi tak terelakkan. Apakah ini kisah ketekunan, atau potret ketidakadilan? Apakah wajar seorang remaja menempuh 12 kilometer setiap hari demi hak yang seharusnya dijamin negara? Apakah lecet di kaki dan lumpur di seragam adalah bagian sah dari kurikulum pendidikan?
Kita sering memuja daya juang anak-anak desa. Kita menyebut mereka tangguh, luar biasa, inspiratif. Tetapi jarang kita bertanya, mengapa mereka harus setangguh itu hanya untuk sekolah?
Di pelosok seperti Pamoseang, anak-anak tidak hanya belajar matematika atau sejarah. Mereka belajar menaklukkan jalan rusak, menahan lapar, membagi waktu antara buku dan cangkul. Ketekunan mereka bukan hadiah dari sistem yang baik, melainkan respons atas sistem yang belum adil. Yang tampak sebagai prestasi personal, sesungguhnya adalah kegagalan kolektif.
Setiap langkah Nurul menembus lumpur adalah pengingat bahwa pembangunan tidak boleh berhenti di pusat kota. Setiap tanjakan yang ia daki adalah kritik sunyi terhadap perencanaan yang tidak menyentuh pinggiran. Ia berjalan bukan untuk menjadi simbol. Ia berjalan karena tidak ada pilihan lain.
Dan selama jalan itu tetap rusak, selama akses tetap timpang, selama janji tetap lebih cepat diucapkan daripada diwujudkan, maka ketekunan seperti milik Nurul akan terus lahir, bukan sebagai kebanggaan, tetapi sebagai saksi bahwa hak dasar masih harus diperjuangkan dengan kaki sendiri.
Pendidikan tidak boleh menjadi medan tempur. Dan anak-anak tidak seharusnya membayar haknya dengan jarak, lumpur, dan luka. (*)
